Arief: Swasta Belum Bisa Imbangi Pemerintah Investasi di Pariwisata

MENTERI Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menilai kecepatan pemerintah dalam berinvestasi di sektor pariwisata belum diimbangi oleh pelaku bisnis pariwisata dari dunia usaha swasta.

"Triliunan rupiah sudah digelontorkan pemerintah untuk membangun 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP) dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) lainnya, namun investasi ini kurang diikuti oleh swasta. Saya heran pemerintah sudah bergerak cepat, tapi swasta merespon lamban," ujar Menpar Arief Yahya dalam acara Rakornas Pariwisata III Tahun 2018 bertajuk 'Investasi dan Pembiayaan Pariwisata' di Dian Ballroom Hotel Raffles Jakarta, Rabu siang (26/09).

Dikatakan, untuk mendukung target 20 juta wisman pada 2019 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan 10 DPP sebagai ‘Bali Baru’ yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger- Semeru, Mandalika, Labuhan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

“Dari 10 DPP telah ditetapkan 4 destinasi super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo. Di sini pemerintah telah melakukan banyak investasi yang diharapkan diikuti swasta. Sebagai destinasi pariwisata super prioritas, semua kebutuhan infrastruktur (jalan, listrik, air, dan unitilitas) dan sarana pendukung lain berkelas dunia sudah dibangun, termasuk bandara internasional dan pelabuhan/marina,” kata menpar Arief Yahya.

Ditambahkannya, contoh, untuk mendukung destinasi prioritas di Tanjung Lesung, Banten telah dibangun jalan tol dari Serang ke Panimbang sepanjang 84 km sehingga mempersingkat perjalanan wisatawan dari Jakarta hanya sekitar 2 jam. Tapi herannya, swasta tidak agresif dalam mengansipasi kecepatan pemerintah. Seharusnya investasi di sana jangan ditunggu ketika sudah jadi.

“Seperti diketahui dalam lima tahun ke depan atau 2019-2024 sektor pariwisata membutuhkan investasi sebesar Rp 500 triliun untuk pengembangan 10 DPP dan destinasi unggulan lainnya antara lain Mandeh (Sumatera Barat) dan Tanjung Puting (Kalteng) sebagai habitat asli orang utan yang menjadi destinasi kelas dunia. Kebutuhan investasi tersebut terdiri dari pembiayaan pariwisata sebesar Rp 295 triliun yakni berasal dari pemerintah Rp10 triliun dan swasta Rp 285 triliun, sedangkan investasi pariwisata senilai Rp205 triliun berasal dari pemerintah Rp170 triliun dan swasta Rp35 triliun,” ungkapnya.

Dijelaskannya kembali, investasi pariwisata dari pemerintah berasal dari Kementerian PUPR Rp 32,5 triliun; Kementerian Perhubungan Rp77,3 triliun; PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II Rp 56 triliun; Kementerian Kominfo Rp 0,05 triliun; DAK Pariwisata Rp1 triliun; dan Kementerian Pariwisata Rp 3 triliun. Selama periode 2019-2024, investasi sektor pariwisata antara lain untuk membangun  120.000 kamar hotel, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan melibatkan peran serta dunia usaha, serta program pembangunan 100.000 homestay dengan melibatkan UKM pariwisata. [traveltext.id]